Startup Dan Perseroan Terbatas (PT) Dalam Pandangan Islam

Saat ini industri startup di Indonesia sedang berkembang pesat, walaupun terbilang terlambat dari negara-negara lain, namun tak menyurutkan langkah bagi para penggiat startup untuk terus mengembangkan bisnisnya. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari para penggiat bisnis startup selain dari meraih keuntungan adalah untuk tetap eksis dalam dunia perbisnisan di negeri ini.

Banyak cara yang ditempuh oleh para penggiat bisnis startup untuk meraih tujuan-tujuannya, salah satunya adalah dengan cara menjual saham bisnisnya. Saham adalah surat berharga yang mencerminkan harga persereoan pada saat saham tersebut diperkirakan. Namun tidak semua bisnis bisa menjual sahamnya, perlu adanya pembentukan badan hukum yang jelas, salah satunya adalah Persereoan Terbatas.

Perseoran Terbatas (PT)

Persereoan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal tersendiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Pembagian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan kegiatannya, dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. PT Terbuka, perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public).
2. PT Tertutup, perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu dan tidak dijual kepada umum.
3. PT Kosong, perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tapi tidak ada kegiatannya.

Menurut Direktur Pengembangan dan Bisnis Easybiz, perusahaan yang bergerak di bidang layanan pendirian dan pengurusan izin badan usaha, Leo Faraytody dalam workshop yang digelar Easybiz di Jakarta, mengatakan, badan hukum paling cocok untuk diterapkan para startup business adalah Perseroan Terbatas (PT). (28/9/2015)

Leo mengatakan, jenis badan hukum PT cocok untuk startup business lantaran harta atau aset pribadi tidak akan bercampur dengan aset PT. Selain itu, PT juga lebih profesional dan bonafide terutama ketika akan melakukan ekspansi bisnis dengan pihak ketiga.

Masih menurut Leo, hanya badan hukum PT yang bisa diterima sebagai perusahaan dalam rangka mengikuti tender, baik di pemerintahan atau di sektor swasta.

Konsep badan hukum itu lebih disukai oleh pihak ketiga dalam berbisnis. Persepsi orang kalau sudah ada PT biasanya dianggap bonafide dan profesional,” papar Leo.

Hal lain yang lebih meyakinkan dengan menggunakan badan hukum PT pada sebuah startup adalah dengan adanya jaminan dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Misalnya saja dari segi pertanggungjawaban.  Saat terjadi kerugian atau terjadi tuntutan hukum di kemudian hari, tanggung jawab pemegang saham pada PT hanya sebatas pada porsi saham kepemilikan yang dia sertakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Sedangkan pada jenis non badan hukum seperti CV, pertanggungjawaban para pihak ketika ada sengketa atau kerugian bisa saja terbawa sampai ke harta pribadi.

Jika kita mengamati penjelasan yang ada, maka pembentukan startup dengan badan hukum PT sekilas memang sangat menguntungkan. Terlebih lagi dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.

Namun disamping itu, sebagai seorang muslim dalam hal mendirikan perusahaan atau bisnis tentu tidak serta merta membuat kita abai pada prinsip utama yang wajib kita patuhi yakni memegang prinsip pada syariat Islam. Maka dalam hal ini patut pula kita pertanyakan, apakah membangun startup dengan menggunakan badan hukum PT diperbolehkan? Bagaimana pandangan islam tentang Perseroan Terbatas (PT)?

PT Dalam Tinjauan Syariat Islam.

Memang tidak mudah untuk menilai apakah PT itu adalah bentuk perusahaan yang sesuai dengan ketentuan syariat islam atau tidak, karena untuk menentukan hal itu membutuhkan pengkajian yang mendalam.

Baca Juga:   Hukum Membuat Meme Dalam Islam

Namun secara ringkas terdapat beberapa butir penting kecacatan PT menurut tinjauan Syariat islam.

1. Ditinjau dari aspek akad pendiriannya. Dalam akad pendirian PT tidak ada dua pihak yang melakukan akad secara sempurna, yaitu adanya ijab dan qabul. Dalam akad pendirian PT yang ada hanya satu pihak saja, yaitu para para pendiri yang telah menyiapkan sejumlah modal tertentu. Para pemodal tersebut kemudian membuat kesepakatan yang dituangkan pada akte pendirian perusahaan (corporation charter).

Pendirian perusahaan ini dianggap selesai apabila semua pihak yang ingin bergabung telah selesai menandatangani akte tersebut atau telah selesai mendaftar sendiri, yaitu hanya dengan pembelian saham-saham yang ditawarkan. Dengan demikian dalam akad ini tidak ada pihak yang menerima penyerahan sejumlah modal tersebut untuk dikelola menjadi sebuah usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Dengan demikian, jika ditinjau dari ketentuan akad dalam Islam, maka pendirian PT ini dapat diibaratkan hanya Ada pihak yang melakukan ijab (penyerahan) saja, tapi tidak ada pihak yang menyatakan qabul (menerima). Dengan kata lain, akad ini bukan merupakan kesepakatan dua pihak, melainkan hanya kesepakatan sepihak saja terhadap syarat-syarat tertentu.

Kesimpulannya, akan pendirian perusahaan ini masih belum sempurna, sehingga dapat dikatakan sebagai akad yang batal atau tidak sah menurut ketentuan syariat islam.

2. Konsekuensi dari ketidaksempurnaan dalam akad diatas, maka dalam model PT tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola yang akan melakukan usaha. Yang ada hanyalah Persekutuan para pemodal saja. Pengelolaan perusahaan justru diserahkan pada pihak lain yang tidak terlibat dalam akad perseroan, yaitu pihak direksi.

Sehingga dalam PT ini ada dua pihak, yaitu pihak dewan komisaris (representasi dari para pemodal) dan dewan direksi (representasi para pengelola). akad kedua belah pihak ini adalah akad ijarotul-ajir (akad sewa tenaga atau perupahan/perburuhan), bukan akad perseroan.

Tentunya, selain dua hal yang diuraikan diatas, masih ada beberapa ketentuan PT lainnya yang masih menyimpang dari aturan syariat.

Pertanyaannya, Mengapa kita harus memberikan perhatian mendalam soal perkara akad ini? karena jika akad pembentukan perusahaan itu menyimpang, maka akan ada dampak yang sangat berbahaya baik dalam perseptif fiqih maupun dalam perseptif ekonomi atau bisnis.

Model Perusahaan Dalam Islam.

Seperti yang kita ketahui, islam adalah agama yang sempurna. tidak ada masalah yang tidak ada solusinya dalam islam, begitupula dalam hal bisnis.

dalam ekonomi islam, islam menawarkan model atau bentuk perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah Syirkah. dalam ekonomi islam terdapat lima macam jenis syirkah, yaitu syirkah inan, syrikah abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujuh dan syirkah mufawadhah. dari kelima syirkah yang ditawarkan oleh islam ini, kelima-limanya selalu ada pihak yang bertindak sebagai pengelolah dan bukan hanya kumpulan dari modal saja.

itulah penjelasan singkat tentang pandangan islam terhadap perseroan terbatas atau perseroan saham, yang pada dasarnya perseroan tersebut tidaklah sah secara syar’i.

Adapun perseroan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan syirkah didalam islam, baik berbentuk syirkah mudharabah, inan, wujuh, abdan dan mufawadhah, namun secara formalitas didaftarkan sebagai badan hukum berbentuk PT guna hanya untuk mendapatkan izin usaha, maka status hukumnya masuk dalam kategori rukshah, dan diperbolehkan, sebagaimana dalam hadist Nabi:

“Dan apa yang mereka dipaksa (untuk melakukannya)”. (HR. ibn Hibban)

Sumber:

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5608db417cac1/ini-hal-yang-perlu-diketahui-terkait-istartup-business-i
Bisnis dan muamalah kontemporer, K.H Hafidz Abdurrahman.
Proud of You – We Proudly Present Sharia Marketing Communication. Penulis: Dwi Condro Triono,Andika Dwijatmiko,Bey Laspriana,M. Civic Jati Prastowo.

Marketplace